Palembang, kabarsumsel.com – Penyebab bus rapid transit (BRT) Trans Musi Palembang Jaya saat ini berhenti beroperasi karena penurunan occupancy yang begitu signifikan.
Akibatnya 200 pegawai di perusahaan yang di kelola PT SP2J perusahaan plat merah milik Palembang terpaksa harus dirumahkan sementara waktu.
Salah satu pemicunya adalah penurunan occupancy warga Palembang untuk memanfaatkan Moda transportasi umum ini hingga hanya 6,9 persen untuk saat ini.
Penurunan itulah yang akhirnya pemerintah kota Palembang berfikir dua kali untuk kembali memberikan subsidi ke PT SP2J melalui Dinas Perhubungan menggunakan APBD kota Palembang pada tahun ini.
Awalnya untuk tahun ini PT SP2J mengajukan subsidi mencapai Rp17 Miliar, namun saat di banggar komisi 2 DPRD kota Palembang hanya menyetujui subsidi Rp 12 miliar, namun meski di setujui rupanya Dishub kota Palembang tidak menganggarkan pada anggaran belanja tahun ini.
Karena Pemkot Palembang memiliki rencana lain memberikan subsidi ke PT SP2J, seperti di ungkapkan walikota Palembang beberapa tempo hari lalu berencana mengalihkan subsidi TMPJ menggunakan APBN kementerian perhubungan, menyatu dengan Teman Bus milik PT SP2J yang lebih dulu menerima subsidi dari pusat.
Sinyal pengalihan subsidi tersebut ternyata di sambut baik oleh menteri perhubungan saat bertandang ke rumah dinas gubernur Sumatera Selatan Griya Agung, Jumat (7/1/2022)
Menhub RI Budi Karya Sumadi yang merupakan putra daerah Sumsel mengatakan akan mengintegrasikan moda transportasi BRT dan LRT Palembang.
“Sekarang sedang dalam proses,” ujarnya kepada awak media di Griya Agung.
Menurutnya Banyak keuntungan yang bisa di terima kota Palembang, dengan memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum dapat mengurangi tingkat polisi udara di perkotaan, bahkan dapat mengurangi potensi kemacetan di kota Palembang.
” Palembang yang memiliki fasilitas paling lengkap di Indonesia, kota ini akan menjadi exercise angkutan perkotaan sehingga satu kali keberhasilan di kota Palembang bisa kita terapkan di kota kota lain, ” ungkapnya.
Terlepas itu, dalam mengurai kemacetan di kota Palembang hingga turun tangannya kementerian perhubungan RI ke kota Palembang, Budi Karya Sumadi meminta pengelolaan tranportasi umum di kota Palembang harus mematok tarif yang terjangkau bagi masyarakat umum.
“Harapan saya ada solusi solusi terbaik untuk kota Palembang, yaitu memberikan harga yang terjangkau memberikan kemudahan feeder antar moda yang lebih bagus, memberikan alternatif pembayaran,” Tutupnya. (Ettri puspita)
