Eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Bendahara Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Daerah162 Dilihat

Muaradua, Kabarsumsel.con – Mantan Kepala Dinas (Kadin) dan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU Selatan resmi ditetapkan sebagai Tersangka dugaan kasus tindak pidana Korupsi pada kegiatan Bidang Persampahan Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Diketahui, Mantan Kepala Dinas itu sendiri yakni Umar Safari yang kini telah pensiun dini pada Januari 2023, sedangkan Bendahara Haris saat ini masih tercatat sebagai ASN Aktif.

Penetapan tersangka ini sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Kegeri (Kejari) OKU Selatan Dr. Adi Purnama, SH., MH didampingi Kasi Intel Aci Jaya Putra, SH, Kasi Pidsus Julia Rachman, SH, Kasi Datun Hasan Asy Ari, SH saat menggelar Press Release di aula Kejari, Senin (27/2/2023).

Dikatakannya, sebagaimana dengan pelaksanaan kegiatan diawal tahun tepatnya pada Januari Tahun 2023 Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup.

“Hari ini kita sampaikan bahwa tim penyidik sudah merampungkan 80 Persen dari hasil kegiatan penyelidikan. Maka untuk itu tim penyidik telah melakukan gelar perkara ekspos kepada kami selaku pimpinan Kejaksaan Negeri OKU Selatan,” terangnya.

Dari hasil gelar perkara itu sendiri, sudah diputuskan bahwa dari perkara ini ditetapkan Tersangka. Penetapan Tersangka ini berdasarkan Surat Perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan dengan Nomor Prin 01.A/L.6.23.FG21/02/2023/27 Feb2023 dan 1BL.6.23/FG.01.02 Penetapan tersangka terkait dugaan korupsi.

Selanjutnya, terkait dugaan penyimpangan kegiatan atas persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup OKU Selatan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, pada kedua tersangka diterapkan Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Nomor 3199 sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto 55 ayat 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Atau kedua, Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 3199 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya.

Atau ke 3 Pasal 12 Huruf F Junto ayat 18 UU Nomor 20 Tahun 2021 3199 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Atau kedua, Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 3199 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya.

Atau ke 3 Pasal 12 Huruf F Junto ayat 18 UU Nomor 20 Tahun 2021 3199 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Ketiga Pasal itu sebagai penetapan kedua Tersangka dengan menggunakan alternatif dengan pasal yang telah disampaikan tersebut,” jelasnya.

Untuk sementara itu, sambung Kajari, pihaknya belum dapat memastikan memastikan ditahan atau tidaknya tersangka. Perlu diketahui dalam perkara ini tim penyidik telah menyita berupa uang Rp 348.800.000 dan mengupayakan agar pemulihan terhadap keuangan negara.

Setelah itu akan ada pertimbangan dari tim penyidik akan melakukan penahanan atau tidak yang akan ditentukan oleh tim penyidik Satgas 1 dan Satgas 3.

Selain itu pihaknya juga belum dapat menyampaikan secara detail terkait kerugian walau pun sudah memegang data itu sendiri, yang pastinya nantinya akan digelar kembali.

“Sekarang belum dilakukan penahanan karena kalau sudah ditahan akan dikejar-kejar oleh waktu, sedangkan kita masih keterbatasan personil dan berkas perkara baru mencapai 80 persen,” ucapnya. (Alpian Patria Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *