Palembang, kabarsumsel.com – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus diskusi publik terkait dugaan praktik suap proyek di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Aksi ini dijadwalkan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Senin (6/10) mendatang.
Ketua PKC PMII Sumsel, Syaidina Ali, mengatakan pihaknya menemukan indikasi kuat adanya praktik suap yang melibatkan sejumlah pihak. Oknum anggota DPRD Muba berinisial K dan mantan tim sukses Bupati Toha berinisial C diduga menerima sejumlah uang fee dari berbagai proyek pengadaan maupun pembangunan fisik tahun anggaran 2025.
“Bahkan dalam seleksi jabatan pimpinan OPD, oknum DPRD berinisial K itu juga menerima uang dari calon pejabat. Ini jelas memperlihatkan praktik suap yang merusak tata kelola pemerintahan di Muba,” tegas Ali dalam keterangannya, Rabu (1/10).
Menurutnya, praktik tersebut sangat ironis karena sebelumnya pasangan Bupati Toha–Rohman dalam kampanye justru mengusung visi anti korupsi. Namun, pada kenyataannya pembangunan fisik di Muba, terutama di sektor infrastruktur, masih jauh dari harapan.
“Proyek-proyek seperti perbaikan jalan, sekolah, serta pembangunan di Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR terhambat. Padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat. Ini bukti nyata rakyat jadi korban,” ujarnya.
Selain aksi unjuk rasa, PMII Sumsel juga akan menggelar Diskusi Panel pada Sabtu (4/10). Diskusi ini rencananya menghadirkan perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumsel, pengamat hukum, serta akademisi untuk membedah dugaan kasus suap dalam seleksi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
PKC PMII Sumsel mendesak Kejaksaan Tinggi Sumsel segera menindaklanjuti indikasi suap proyek tersebut. Ali menegaskan, pihaknya juga akan mendatangi Kantor Gubernur Sumsel untuk melaporkan persoalan ini sekaligus meminta peninjauan ulang terhadap rekomendasi penggantian pejabat di Muba.
“Kami minta Gubernur tidak tutup mata. Harus ada evaluasi menyeluruh karena jelas ada aroma suap dalam proses itu. Jangan sampai Muba kembali tercoreng seperti kasus-kasus sebelumnya yang menyeret pejabatnya ke ranah hukum,” tegas Ali.
