Musi Banyuasin,- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka sharing dan studi tiru pelaksanaan E-Walidata SIPD RI ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
Rombongan dari Dinas Kominfo Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Rudy Yanuardi, S.Kom serta Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Eko Mulyadi, S.Kom., MT.
Kunjungan kali ini bertujuan untuk mempelajari praktik baik (best practices) dalam penerapan E-Walidata SIPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Muda Mustito, S.Pd. Bersama Tim Satu Data Musi Banyuasin. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi teknis mengenai alur kerja, koordinasi antar-perangkat daerah, serta pemanfaatan fitur-fitur dalam E-Walidata SIPD guna menunjang tata kelola data sektoral di tingkat daerah.
Studi tiru dan sharing kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola data yang efektif dan efisien.
Mustito menambahkan Selain Kota Palembang yang yang telah berbagi atau melaksanakan studi tiru ke Dinkominfo Muba sebagai berikut yakni Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Pali, Kabupaten Lahat, kabupaten Banyuasin,Kabupaten Muratara dan Hari ini Kota Palembang dan serta dinkominfo OKU bersama Tim BPS OKU dengan Materi studi tiru berbeda, kami tim Dinkominfo Muba senang dan berbangga hati bisa sharing praktik teknis mengenai e wali data dan tugas satu data lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Herryandi Sinulingga, AP menyatakan bahwa
“Sejak tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen penuh dalam pelaksanaan E-Walidata SIPD RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola data perencanaan pembangunan daerah.
